Medan

Bawaslu Sumut Didemo

Massa Desak Pengusutan Pelanggaran Pilkada Padangsidimpuan

Medan | bilabila

Puluhan massa mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Masyarakat Bersatu Indonesia Raya Sumatera Utara (Sumut) berunjukrasa ke Kantor Badan Pengawas (Bawaslu) Sumut, Jalan T Amir Hamzah Medan, Rabu (18/7/2018). Kedatangan mereka meminta Bawaslu Sumut agar segera mengusut dugaan pelanggaran Pilkada Padangsidimpuan.

“Segera ditindaklanjuti laporan dugaan tindak pelanggaran pada Pilkada Padangsidimpuan. Meminta kepada Bawaslu lebih tegas menelaah laporan dugaan sengketa Pilkada Padangsidimpuan, karena salah satu paslon mengklaim dirinya menang diduga melanggar PKPU nomor 3 tahun 2017, pasal 69 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban calon menyampaikan SK pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota selamat-lambatnya 30 hari sebelum pencoblosan tanggal 27 Juni 2018. Sedangkan SK tersebut terbit tanggal 6 Juni 2018,” ujar Ketua DPP Gerakan Masyarakat Bersatu Indonesia Raya Sumut, Yudhi William Pranata.

Yudhi pun merincikan, ada tiga pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan yang bertarung pada Pilkada serentak 2018. Salah satu yang dipermasalahkan adalah paslon nomor urut 3, Irsan Effendi Nasution berpasangan dengan Arwin Siregar. Anggota DPRD Padangsidimpuan ini maju melalui jalur independen. “Segera terbitkan surat pembatalan atau sanksi kepada paslon nomor urut 3. Kita meminta untuk dilakukan Pilkada ulang di Padangsidimpuan, karena ada permainan yang tidak fair dan tidak sehat,” teriak Yudhi dalam orasinya.

Menanggapi aksi demo tersebut, Komisioner Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mengatakan pihaknya telah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran Pilkada Padangsidimpuan dan masih memprosesnya. “Laporannya kami terima pada Senin 16 Juli kemarin. Kami masih mendengarkan keterangan dari pihak terkait, seperti KPU Padangsidimpuan, Ketua Partai, Pemerintah setempat. Makanya masih diproses,” ujar Syafrida sembari menjelaskan, untuk menangani pelanggaran tersebut butuh waktu tiga hari ditambah dua hari. “Tolong beri waktu kami untuk memprosesnya. Bawaslu dan Panwaslih tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada lagi. kami hanya berwenang ketika masih proses tahapan,” tutup Syafrida. (bewe)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close